Aksi demonstrasi guru di ibu kota sebagai bentuk protes atas penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas, telah banyak mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Guru yang semestinya mengeluarkan energi dan waktunya di depan kelas, kini mesti berteriak-teriak di depan gerbang Gedung DPR dan Kantor Kemendiknas guna membela aspirasi dan kepentingan profesinya.

Ditjen PMPTK sebagai institusi yang memiliki tugas antara lain : menjamin ketersediaan jumlah guru agar terdistribusi merata di seluruh Indonesia, menjamin ketersediaan guru secara kompetensi yang diperlukan sekolah, menjamin kesejahteraan dan penghargaan guru, dan meningkatkan kualifikasi akademik guru menjadi S1 dan melaksanakan sertifikasi guru untuk menghasilkan guru profesional, telah dihapus dengan alasan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendiknas. (sumber : www.detik.com/12052010).

Kebijakan Kemendiknas ini, telah membuat para guru kuatir dan mencemaskan kelangsungan kesejahteraan profesinya. Kecemasan para guru dapat dipahami, karena memang menjadi sangat dilematis khususnya untuk guru honorer yang bertugas di daerah pedalaman.

Bila sejenak kita mau mengingat jasa-jasa seorang guru (terlepas dari oknum guru yang telah mencoreng profesi ini), perhatian pemerintah terhadap profesi guru masih belum proporsional sesuai dengan dedikasinya yang telah mencerdaskan para generasi penerus. Penghormatan terhadap guru sudah selayaknya diterima guru, dengan memperhatikan tingkat kesejahteraannya agar dapat tercipta guru yang berkualitas.

Perbedaan antara guru PNS dan non PNS pun sebaiknya dihapus, karena seluruh profesi guru baik yang mengajar di sekolah swasta maupun di sekolah negeri sebaiknya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan kesejateraan.

Pendidikan adalah investasi masa depan suatu bangsa, guru merupakan aktor utama dan pilar penyangga yang paling kokoh terhadap proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah. Sehingga, apapun upaya dan kebijakan yang mengancam eksistensi dan me-marginal-kan guru adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap keberlangsungan masa depan bangsa ini.

Siapapun orang-orang pintar negeri ini, pasti pernah menjadi murid dan diajarkan ilmu pengetahuan oleh seorang guru. Seorang Presiden atau Menteri Pendidikan Nasional juga tidak lepas dari proses itu, maka membuat kebijakan yang mengusik ketentraman dan ketenangan guru. Sungguh, perlu kita pertanyakan integritasnya sebagai warga bangsa.

Kebijakan di dunia pendidikan, sebaiknya di diskusikan oleh para pelaku pendidikan. Sehingga, tidak perlu para guru berdemonstrasi (tanpa bermaksud mengurangi hak konstitusi para guru dalam berdemokrasi) yang membuang waktu dan energinya secara sia-sia. Lebih utama, energi dan waktunya di gunakan untuk mengajar di depan kelas dengan tenaga dan konsentrasi penuh.

Mengingat betapa strategisnya, posisi guru dalam proses pendidikan suatu generasi. Tentu tidak membuat para guru untuk bermanja ria, dengan lebih mengutamakan hak-haknya untuk mendapat kehidupan yang layak. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas dengan peningkatan kemampuannya, harus juga menjadi perhatian secara khusus.

Kemampuan seorang guru dalam mendidik, mengajar dan menjadi teladan bagi murid-muridnya, menjadi salah satu kunci keberhasilan dunia pendidikan kita. Dedikasi seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa, juga merupakan wujud nyata integritas guru terhadap tanah airnya.

Sehingga, me-marginalkan guru adalah pengkhianat bangsa ……..

Karena bangsa ini masih bodoh dan membutuhkan bimbingan berjuta-juta guru …..

 

referensi : http://stat.kompasiana.com  

Comments

Add New Search

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."